Temukan Data 25 Juta Pemilih Ganda, Koalisi Prabowo-Sandi Serahkan Ke KPU
Temukan Data 25 Juta Pemilih Ganda, Koalisi Prabowo-Sandi Serahkan Ke KPU. Koalisi pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan temuan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan dilakukan oleh empat sekretaris jenderal (Sekjen) parpol pengusung Prabowo-Sandiaga, yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Keempatnya hadir dalam Rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta.
Penyerahan data itu langsung diterima oleh KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis. Viryan mengapresiasi upaya koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga yang sudah mengkoreksi DPS untuk Pemilu 2019. “Kami sangat menghargai selama ini kami menunggu adanya pihak-pihak yang memberi masukan atas data kami,” kata Viryan terang penyerahan data yang mengandung tersebut. Sebelumnya, Koalisi pengusung pasangan capres cawapres Prabowo subianto-Sandiaga Unoadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT di Kantor KPU, Menteng, Jakarta. “Dalam pertemuan para sekjen hari Senin lampau kami akan mengadakan rapat hari ini untuk melakukan pembayaran atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT,” kata Muzani. Ia mengatakan KPU layak menunda penetapan DPS menjadi DPT lantaran mereka mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta DPS yang mereka terima.
Di samping itu, Muzani mengatakan, Bawaslu belum mengirimkan data sebesar 48 juta pemilih di terdaftar di DPS ke partai politik. Data terbaru KPU menyebutkan ada 185 juta pemilih dalam negeri untuk Pemilu 2019, sementara partai politik baru menerima 137 juta. “Kalau perlu kita turun bersama atau membentuk tim bersama untuk melakukan klarifkasi hal yang sama dengan kita meminta dengan hormat kesediaan KPU dan partai politik lain untuk melakukan penundaan penetapan DPS menjadi DPT,” ucap Muzani.
Comments
Post a Comment